Politik Bebas Aktif, Kunci Jokowi Mampu Hadapi Krisis Global

  

 

Jokowi dinilai akan mampu menghadapi krisis yang menghadapi dunia saat ini akibat geo politik global. Hal itu tak lepas dari komitmen Jokowi menjalankan politik bebas aktif sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Forum Wacana Institut Pertanian Bogor (IPB) Raja Harahap mengakui bahwa kepemimpinan Jokowi punya kapabilitas dalam meminimalisir dampak geo politik global saat ini.

“Artinya apa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dijalankan, sehingga apa yang terjadi di dunia Ukraina dan Rusia tidak menjadi persoalan politik kita,” ujar Raja di Bogor setelah melaksanakan diskusi dengan tema “Prospek Kepemimpinan Jokowi di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi Dunia” dalam keterangannya, Minggu (26/6/2022).

Raja menyebut di bidang ekonomi kita cukup rentan terhadap dampak konflik. Pasalnya, Indonesia menurut dia menjalankan sistem ekonomi terbuka.

“Sistem ekonomi kita ini kan terbuka, jika sesuatu terjadi di luar itu akan mempengaruhi ke perekonomian kita,” ucapnya.

Tetapi, menurut dia, Jokowi mampu membuat Indonesia melewati masa-masa sulit baik akibat pandemi maupun konflik dunia.

Hal itu lanjut dia membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi terus membaik.

Raja menyebut Jokowi telah menjaga marwah Indonesia di mata dunia internasional. Sikap bebas aktif yang diambil Jokowi membawa nama baik Indonesia terus berkumandang.

“Dia menjalankan itu dan membuat marwah bangsa kita ada sehingga yang sebelumnya orang bilang tidak bersikap ternyata punya sikap sendiri dan tidak bergantung dengan sikap politik luar,” pungkasnya.

Prinsip dan Fondasi Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang berbunyi: "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional."

Pada hakikatnya, bebas berarti Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa.

Sementara aktif diartikan bahwa Indonesia tidak tinggal diam saja, melainkan berhubungan aktif dengan dunia internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), dalam politik luar negeri tujuan umum yang memandu kegiatan dan hubungan satu negara dalam interaksi dengan negara lain.

Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu.

Ditekankan keunggulan geografi dan ancaman eksternal dalam membentuk kebijakan luar negari. Diplomasi adalah alat kebijakan luar negeri.

Adapun landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. 

Ini termuat dalam pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, berbunyi sebagai berikut: "Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara." 

Menurut Ivan Yulivan dalam buku Politik Luar Negeri (2020), landasan idiil adalah dasar dari ideologi suatu negara yang berlandaskan Pancasila guna membentuk kebijakan luar negeri. Artinya kelima sila Pancasila dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Arti dari ke lima sila dalam hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Artinya bangsa Indonesia merupakan makhluk Tuhan yang berpegang teguh dengan percaya dan yakin pada ajaran Tuhan.  Berdasarkan prinsip ketuhanan, Indonesia menjalankan pemerintahan serta kehidupan bernegara.

Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Merupakan bentuk penolakan terhadap segala bentuk penindasan yang ada. Sebab prinsip kemanusiaan menunjukkan persamaan derajat yang dimiliki manusia, tidak membedakan status sosial, jabatan, maupun unsur lainnya.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia Adalah upaya mempertahankan persatuan, perdamaian, keselarasan masyarakat, serta membangun pertahanan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dengan mengusung prinsip demokrasi, kebijakan dan konsultasi masyarakat mampu memecahkan masalah dan menghadapi masa depan. Ini dilakukan melalui bekerja sama, saling membantu, dan bermusyawarah dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada.

Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Berarti rakyat Indonesia berpegang teguh pada prinsip keadilan. Berlandaskan prinsip ini, keadilan ditujukan untuk menyejahterakan dan menciptakan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

Share this post