Covid-19 Mulai Terkendali, Belanja APBN Negara Makin Hemat

Setelah berjuang menghadapi ganasnya dampak dari Covid-19, Indonesia berhasil menekan angka persebaran Covid di dalam negeri. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya penggunaan dana APBN sektor kesehatan yang salah satunya digunakan untuk menanggulangi dampak dari Covid-19.

Seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, belanja negara di sektor kesehatan pada semester-I 2022 hanya Rp 74,2 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi hingga 11 persen dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 83,5 triliun.

Secara khusus penurunan terjadi pada belanja untuk penanganan Covid-19 yang semester-I tahun 2021 sebesar Rp 44,1 triliun, kini hanya Rp 28,2 triliun.

"(Penyerapan) anggaran di bidang kesehatan juga turun, di bidang penangan Covid-19 hanya Rp 28,2 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/7).

Penerapan TI telah Menghemat Biaya Belanja Negara 600 Miliar 

Tidak dapat dipungkiri, munculnya Covid-19 telah merubah pola hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pola hidup yang baru ini juga mencakup bagaimana masyarakat Indonesia melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Prinsip perubahan pola kerja ini dikenal sebagai New Ways of Working di mana cara-cara bekerja sebelumnya diubah menjadi lebih baru dan fleksibel dalam menanggapi dampak dari Covid-19.

New Ways of Working pada mulanya tercetus dari arahan Sri Mulyani dalam menanggapi merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani pada 24 April 2020, yang berbunyi:

“Kita perlu mengambil momentum dan pengalaman saat COVID-19 untuk mendorong perubahan radikal di Kemenkeu. Kurangi jumlah ruang rapat dan memanfaatkan teknologi seperti yang dilakukan saat WFH. Pikirkan berapa sebenarnya jumlah pegawai serta jenis pekerjaan dan skill yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan Kemenkeu. Bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru Kemenkeu.”

New Ways of Working (NWOW) terbentuk dari adanya New Thinking of Working (NTOW). Beberapa NTOW yang telah diterapkan di Kemenkeu sejak tahun 2018-2019 adalah Penguatan Budaya, Office Automation, dan Kajian Flexible Working (open space, remote working, flexy time). 

Adanya pandemi Covid-19, memaksa inisiatif NTOW untuk berjalan lebih cepat. Selain itu, Covid-19 juga memaksa the new normal untuk berjalan lebih cepat, sehingga dirasa mendadak dengan minimum persiapan, minimnya intervention dari institusi, serta persiapan dan pelaksanaan WFH dilakukan secara responsif.

Penerapan prinsip di atas terbukti berhasil memangkas biaya pengeluaran negara secara signifikan. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah banyak menghemat anggaran setelah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas negara. Salah satunya melalui implementasi New Way Of Working (NWOW) dan menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip value for money.

"Kami mencapai Rp 612,45 miliar efisiensi belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 karena kita mengadaptasi mengubah cara kerja ini, ini karena tadi new way of working dan pengendalian belanja birokrasi," kata Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Kamis (9/6).

Banyaknya rapat yang dilakukan secara daring atau online mampu memangkas anggaran belanja. Berbagai rapat yang semula dilakukan secara fisik, kini bisa dilakukan dengan menggunakan software yang kolaboratif. Bahkan Kementerian Keuangan dapat melakukan efisiensi hingga mencapai Rp 161,7 miliar pada belanja untuk software, penggunaan media, dan efisiensi anggaran.

Implementasi aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kebutuhan supplies, ATK, serta biaya pengiriman surat dinas/pos. Untuk belanja TIK dengan dilakukan konsolidasi dan merancang kembali sistem perencanaan penganggaran.

Banyaknya rapat yang dilakukan secara daring atau online mampu memangkas anggaran belanja. Berbagai rapat yang semula dilakukan secara fisik, kini bisa dilakukan dengan menggunakan software yang kolaboratif. Bahkan Kementerian Keuangan dapat melakukan efisiensi hingga mencapai Rp 161,7 miliar pada belanja untuk software, penggunaan media, dan efisiensi anggaran.

Implementasi aplikasi NADINE (Naskah Dinas Elektronik) di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kebutuhan supplies, ATK, serta biaya pengiriman surat dinas/pos. Untuk belanja TIK dengan dilakukan konsolidasi dan merancang kembali sistem perencanaan penganggaran.

Share this post