Jokowi Pemimpin Asia Pertama yang ke Rusia dan Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengunjungi dua negara yang sedang berperang, Ukraina dan Rusia. Lawatan tersebut bakal menjadi sangat bersejarah.

"Presiden Jokowi akan merupakan pemimpin Asia pertama yang akan melakukan kunjungan ke dua negara tersebut," ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangan pers virtual Rabu (22/6).

"Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden (Volodymyr) Zelensky dan Presiden (Vladimir) Putin," tutur dia.

Retno menyatakan, tujuan utama lawatan Presiden Jokowi adalah menunjukkan kepedulian Indonesia atas situasi dunia saat ini. Perang antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2022 lalu.

"Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara terutama negara berkembang dan berpendapatan rendah, dan terus mendorong spirit perdamaian," ucap Retno.

Retno tidak membeberkan tanggal pasti kapan Jokowi akan bertolak ke Kiev dan Moskow. Ia hanya memastikan lawatan itu akan berlangsung setelah Jokowi mengunjungi Jerman pada 27 Juni 2022 mendatang.

Peran Indonesia dalam Politik Bebas dan Aktif

Presiden Jokowi menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina.

Presiden Jokowi mengatakan penanganan krisis Ukraina  harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.

Peran Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif, sangat diperlukan terhadap konflik antara Rusia versus Ukraina.

Karena dalam hubungan (antar negara) luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina.

Sehingga Indonesia berkesempatan memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi sangat tepat.

Hal ini konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Menurut Hikmahanto, Presiden Jokowi juga menghindari untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina, tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan," ucapnya.

Ia menilai, sikap tidak memihak ini bukan berarti Indonesia hendak mencari selamat.

Tetapi ini dilakukan agar Indonesia dapat secara aktif berupaya agar perang tidak bereskalasi menjadi besar.

Hikmahanto menyebut, Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekedar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta.

"Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G20," ucapnya.

Tentunya, eskalasi perang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengatakan bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.

"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia," katanya.

Harapan Indonesia sebagai Juru Damai

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai rencana kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia adalah sebuah hal positif bagi diplomasi damai Indonesia.

Hasanuddin menyebut kunjungan kenegaraan tersebut merupakan langkah sangat strategis karena dua hal.

Pertama, kunjungan Presiden Jokowi diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia yang akhir-akhir ini semakin meningkat.

"Setidaknya sudah 100 hari lebih terjadi konflik bersenjata antara kedua negara dan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir," kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).

Kedua, kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi solusi damai antara kedua negara. 

Sebab, konflik Ukraina dan Rusia telah berdampak negatif bagi stabilitas harga komoditas seperti minyak mentah dan bahan pangan secara global. 

Termasuk di Indonesia, harga beberapa bahan pangan seperti gandum atau minyak goreng mengalami kenaikan drastis. 

Menurut legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu, jika konflik tersebut tidak dicarikan jalan keluarnya secara damai dan semakin berlarut-larut, maka dunia akan jatuh kedalam krisis pangan global.

"Semoga agenda kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke kedua negara nanti dapat membuahkan hasil yang positif dan konkrit bagi Indonesia di tengah ancaman krisis pangan dan ekonomi global yang semakin terlihat didepan mata saat ini," pungkas TB Hasanuddin.

Share this post