Harus Dikejar! Berikut adalah Prioritas Nasional Pemerintah di Tahun Depan

  

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan, rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup pengembalian momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi , tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Selanjutnya, RKP juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Selain itu aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).

"Target dan indikator pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut, pertama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kisaran 5,3-6,0%, tingkat kemiskinan di kisaran 7,5-8,5%, rasio gini dalam kisaran indeks 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49, NTP 105-107, dan NTN 107-108," jelas Muhidin dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, pagi ini (30/6/2022).

Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP tahun 2023 dijabarkan dalam 7 prioritas nasional. Prioritas pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Prioritas kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 

"Prioritas nasional ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan," tambahnya. 

Muhidin melanjutkan, prioritas nasional kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Prioritas keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

"Prioritas nasional ketujuh adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik," tandasnya.

Wah, Ternyata Pembangunan Sumatra Sudah Berjalan Sesuai Prioritas Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi rencana pembangunan Provinsi se-Sumatera yang sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Tahun 2022, Kamis, 30 Juni 2022.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, hasil forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, serta isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19. Tema tersebut juga wujud konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Wempi mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023, seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan baik dan lancar.

"Berdasarkan hasil pencermatan dari Kemendagri, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yang sinkron dengan tema pembangunan RKP Tahun 2023," kata Wempi.

Kemendagri juga telah mencermati prioritas pembangunan seluruh wilayah Sumatera yang telah disampaikan pada saat Fasilitasi Ranpergub RKPD. Prioritas itu di antaranya, pertama, pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam rangka peningkatan konektivitas. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan.

Kemudian prioritas keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayan publik yang prima. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

"Saya berharap pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023 benar-benar difokuskan dalam mencapai berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta tetap mengindahkan berbagai kaidah kebijakan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023," ujar Wempi.

Merefleksi pembangunan yang telah berjalan selama periode RPJMN 2020-2024, pada tahun 2020 lalu, tema pembangunan lebih mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan pada 2021, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Selanjutnya, pada 2022 yang saat ini tengah berjalan, tema pembangunan lebih mengarah kepada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Wamendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi belanja untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Tahun 2022, di Pekanbaru Provinsi Riau, Kamis, 30 Juni 2022.

"Alokasi APBD tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan apabila jumlah tersebut berputar di dalam negeri, maka akan men-trigger ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja yang banyak tanpa kita sadari," katanya.

Sebagai gambaran, berdasarkan laporan dari 542 Pemda per 31 Desember 2021, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran (TA) 2021 mencapai Rp 1.098,29 triliun atau 86,16 persen, dari total alokasi APBD secara nasional sebesar Rp 1.168,23 triliun.

"Saya mewakili Mendagri RI meminta bantuan kepada para gubernur, para bupati untuk bekerja sama untuk merealisasikan APBD kita, sehingga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kita," ujar Wempi.

Share this post