Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19
MEDIA INDONESIA - Jokowi ingin penanganan inflasi sama seperti pengendalian Covid-19 di mana penanganan terhadap inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Upaya pertama yang harus dilakukan, kata dia, adalah memastikan produksi dan pasokan pangan berjalan agar harga di pasar stabil. "Sebagai contoh, cabai merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai. Tugas Kepala Daerah mengajak petani menanam cabai merah, untuk memenuhi pasokan," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 September 2022.
Upaya selanjutnya ialah memberikan subsidi untuk biaya angkutan barang dari lokasi produksi ke pasar. Ia meminta agar ongkos angkut para pedagang ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan begitu jika harga telur naik, misalnya, pedagang tinggal mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi komoditas tersebut tanpa terbebani ongkos transportasi.
Menurut Airlangga, menggarap produksi dan pasokan serta menanggung ongkos transportasi bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sistemnya, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, sudah diatur dengan sangat jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
"Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, perlu terus mendorong peran kerja sama pengendalian inflasi di pusat dan daerah,“ kata dia.
Ia berujar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit. Kemudian, pemerintah juga harus menjadi fasilitator yang baik untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Di samping itu, kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis. Utamanya, untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada akhir tahun.
“Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi,” tutur Airlangga.
Airlangga pun mengklaim Indonesia relatif lebih baik karena bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat. Ini lantaran kebijakan struktural negara terus dijalankan, yang menurutnya membuat kepercayaan dunia usaha dan investor pada Indonesia tetap terpelihara.
0 Response to "Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19"
Posting Komentar