Jokowi Membantu UMKM Melalui Program BLT BBM

MEDIA INDONESIA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diberikan kepada masyarakat, merupakan langkah positif dari Jokowi setelah adanya penyesuaian harga BBM. Salah satu yang menjadi target bantuan BLT BBM adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Program ini tentu saja patut diapresiasi karena selain pemberian BLT kepada pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, pemerintah juga menyiapkan BLT BBM kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menagtakan bahwa pihaknya telah mengusulkan skema bantuan baru bagi UMKM yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Bantuan tersebut akan berupa hibah.

Teten mengatakan besaran dana hibah untuk UMKM atau BLT UMKM ini akan sama seperti besaran program BPUM senilai Rp 1,2 juta.     BLT UMKM sebesar Rp 1,2 juta tersebut akan diberikan kepada UMKM di sektor kuliner yang memakai elpiji 3 Kg. Hanya saja untuk mekanisme pencairan dan berapa jumlah UMKM yang ditargetkan sebagai penerima BLT BBM UMKM masih digodok.

Program BLT UMKM tersebut sedang dimatangkan dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan hingga Kementerian BUMN dengan hati-hati agar tepat sasaran.

Sebagai informasi, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM merupakan bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sumbernya dari APBN. Pada 2021, BPUM diberikan sebesar Rp 1,2 juta untuk pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria atau syarat.

Syarat UMKM penerima BPUM adalah usaha yang belum pernah menerima dana BPUM sebelumnya. Sedangkan pada 2022, Kesekretariatan Presiden menyampaikan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan dengan jumlah uang sebanyak Rp 600.000 dengan kriteria yang sama.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi agar daerah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk meminimalkan dampak akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Sri Mulyani menuturkan, terkait dengan masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, walikota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan dan lain-lain.

Menkeu menambahkan pemerintah telah memberikan payung hukum dalam menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di mana dua persennya itu bisa digunakan untuk meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah-daerah.

Selain itu, Sri Mulyani juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.

Share this post