Ekonomi RI Dipuji IMF

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyebut bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi baik dengan pemulihan ekonomi diprediksi akan semakin cepat tahun 2022 ini, meski di tengah penyebaran varian Omicron. 

"Indonesia terus merespons dengan langkah-langkah kebijakan yang berani, komprehensif, dan terkoordinasi dengan baik untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian dari dampak pandemi COVID-19, dan untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. 

Sementara pandemi, seperti di tempat lain, telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis dan memicu kemerosotan ekonomi besar-besaran, tindakan pihak berwenang telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan," ungkap Cheng Hoon Lim, Indonesia Mission Chief, Asia and Pacific Department, IMF dalam konferensi pers, Rabu (26/1/2022)

Indonesia terbukti mampu mengontrol situasi pandemi lebih baik dibandingkan dengan beberapa rekan sesama negara pasar berkembang (emerging market), bahkan negara maju. Setidaknya hal tersebut terlihat dari data yang dihimpun oleh Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University dan World Bank.

Tercatat hingga 25 Januari 2022, total kematian akibat Covid di Indonesia berjumlah 144.247 jiwa atau 53 korban per 100 ribu penduduk dengan total kasus hanya sebanyak 4,39 juta. Angka ini jauh lebih baik dari negara-negara emerging market lain seperti Brazil yang memiliki jumlah kasus 24,34 juta dengan angka kematian nyaris 6 kali lebih tinggi yakni 296 jiwa per 100 ribu penduduk. Begitu pula Meksiko yang angka kematian mencapai 303.301 jiwa atau 296 korban jiwa per 100 ribu penduduk.

Meski lonjakan varian Delta memperlambat pemulihan ekonomi pada pertengahan 2021, tetapi pertumbuhan meningkat pada kuartal keempat dan diperkirakan akan menguat selama 2022−23.

"Staf IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 5,6% untuk tahun 2022 dan 6,0% pada tahun 2023, didukung oleh harga komoditas global yang menguntungkan, pelonggaran pembatasan aktivitas, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, dan peningkatan mobilitas dan kepercayaan diri saat program vaksinasi meluas ke daerah-daerah yang lebih terpencil," ujarnya.

Data Kementerian Kesehatan RI mencatat 87,52% penduduk sasaran telah menerima setidaknya satu dosis dengan 60,22% telah mendapat dosis lengkap. Pemerintah juga saat ini sudah mulai melaksanakan program vaksin booster.Tim IMF juga mencatat bahwa munculnya varian COVID-19 yang lebih agresif dapat memberi tekanan lebih lanjut pada sistem kesehatan dan menyebabkan pembatasan mobilitas baru, dan risiko limpahan dari kondisi keuangan global yang lebih ketat terus meningkat.

Sedangkan sisi positifnya, dorongan dari harga komoditas global dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan, dengan reformasi struktural prospektif baru-baru ini dapat mengurangi tingkat kerusakan ekonomi di Indonesia.

IMF mengatakan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung secara bertahap memulihkan prinsip utama kerangka kebijakan ekonomi makro pra-pandemi dan memperkuat rekam jejak kebijakan Indonesia yang kuat.

Namun, tim IMF mencatat bahwa jika beberapa risiko parah-seperti pemulihan yang lebih lambat atau kebangkitan kembali infeksi COVID-19 yang cepat dan tindakan penahanan terjadi, dukungan pandemi yang tahan lama mungkin diperlukan.

Dalam keterangan resminya, tim IMF memberikan pujian kepada pihak berwenang yang mampu menjaga perekonomian Indonesia di tengah situasi pandemi dan jujur atas komitmen yang telah disepakati.

"Tim IMF memuji pihak berwenang atas komitmen mereka untuk kembali ke pagu defisit anggaran sebesar 3% dari PDB pada tahun 2023," tulis IMF.

Sebelumnya, demi mengakomodasi situasi pandemi, pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengekspansi defisit anggaran. Melalui UU 2/2020 pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 sebesar 6,34% terhadap PDB. Kemudian pada 2021 akan diupayakan 5,7% dari PDB. Selanjutnya, defisit diproyeksikan terus menyusut hingga 2023 berada di posisi 3% terhadap PDB. Artinya ini adalah tahun terakhir Indonesia boleh defisit anggaran di atas 3%.

Atas komitmen pemerintah dalam menjaga anggaran tersebut, IMF menyebut penghapusan dukungan darurat COVID-19 dilakukan sambil mengakomodasi kebutuhan yang berkelanjutan untuk pengeluaran untuk kesehatan dan perlindungan sosial selama pandemi berlanjut adalah tindakan tepat.

Selain itu, hasil fiskal yang lebih kuat dari perkiraan pada tahun 2021 akan mengurangi trade-off antara pelonggaran kebijakan luar biasa dan penyediaan dukungan kebijakan makroekonomi yang memadai. Meskipun pinjaman pemerintah meningkat di tengah pandemi, utang sektor publik Indonesia tetap rendah dan akan tetap berkelanjutan bahkan jika guncangan ekonomi makro yang merugikan kembali terjadi.

Terkait laju peningkatan harga, IMF menilai inflasi yang rendah memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif.

"Inflasi diperkirakan akan meningkat secara bertahap dalam kisaran target inflasi pada tahun 2022," sebut IMF.

IMF menambahkan bahwa kebijakan BI yang gesit disambut baik, mengingat risiko inflasi dan pemulihan yang fluktuatif, serta langkahnya untuk secara bertahap mengurangi ekses likuiditas sistem perbankan.

"Jika dihadapkan pada spillover kebijakan moneter yang merugikan, BI harus menjaga ruang kebijakan moneter dengan memberikan fleksibilitas nilai tukar yang lebih besar. Tim IMF mendukung komitmen pihak berwenang untuk keluar dari pembiayaan anggaran moneter pada tanggal target akhir 2022, dan merekomendasikan untuk membatasi pembelian di pasar primer lebih lanjut di bawah mekanisme pasar tahun ini,"

IMF juga mengatakan bahwa sistem keuangan tampak sehat, dan prospek kredit membaik. Rebound kredit di tahun 2021 ditopang oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, serta peningkatan akses penjaminan pemerintah untuk penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dan korporasi dengan risiko kualitas aset secara umum telah menurun.

Share this post